Tanpa kehadiran lembaga ini, penegakan hukum terhadap pelanggaran perlindungan data pribadi akan cenderung lemah. Pelaku tidak jera, dan masyarakat akan terus dirugikan. Sejumlah pengamat bahkan menilai pemerintah terlalu lamban dalam merespons urgensi pembentukan lembaga ini.
Pemerintah Didesak Segera Bertindak
Banyak pihak, baik dari kalangan pakar keamanan siber, organisasi masyarakat sipil, hingga sektor bisnis digital, mendesak pemerintah agar tidak lagi menunda-nunda. Kepercayaan publik terhadap sistem digital Indonesia bergantung pada hadirnya lembaga yang bisa menjamin perlindungan data.
Dengan transformasi digital yang berlangsung cepat dan penetrasi teknologi informasi yang semakin dalam, sudah saatnya negara hadir untuk memberikan jaminan perlindungan kepada seluruh warga negaranya.
