Dewan Ekonomi Nasional (DEN) telah mengadakan pertemuan penting dengan Bank Indonesia (BI) dan Badan Pusat Statistik (BPS) baru-baru ini. Dalam diskusi ini, mereka membahas implementasi GovTech, sebuah inisiatif yang dirancang untuk meningkatkan ketepatan kebijakan, efisiensi layanan publik, serta optimalisasi penerimaan negara. Keberhasilan inisiatif ini sangat bergantung pada transformasi digital yang diharapkan dapat menjangkau semua aspek pelayanan publik.
Ketua DEN, Luhut Binsar Pandjaitan, menjelaskan bahwa Bank Indonesia menyimpan potensi besar dalam memberikan data yang bermanfaat untuk peningkatan ketepatan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Melalui data transaksi yang dihasilkan oleh sistem keuangan digital, BI dapat secara signifikan memperkaya Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Pemanfaatan data ini memungkinkan kita untuk meningkatkan ketepatan kebijakan, terutama dalam hal distribusi subsidi dan bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan,” jelas Luhut dalam keterangan persnya pada Jumat, 28 Februari 2025.
Dengan adanya inisiatif ini, diharapkan langkah percepatan transformasi digital tidak hanya berhenti sampai di situ. Luhut menambahkan bahwa GovTech bukan sekadar soal penerapan teknologi, tetapi juga menyangkut dampak yang lebih luas dari penggunaannya. Salah satu dampak penting tersebut adalah peningkatan kepatuhan pajak. Luhut menegaskan bahwa tantangan besar dalam meningkatkan penerimaan negara terletak pada kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.
“Dapat dikatakan, salah satu tantangan terbesar dalam konteks ini adalah bagaimana kita mendorong masyarakat untuk lebih patuh membayar pajak. Dengan memanfaatkan GovTech, kita dapat menciptakan sistem yang lebih transparan dan akurat, yang tentunya berbasis data dan otomatisasi. Dengan cara ini, potensi penerimaan pajak bisa meningkat secara signifikan,” ucapnya lagi.
