Lebih jauh lagi, Nando mengecam keras kontrak non-kompetitif tersebut, terutama karena kontrak itu diberlakukan oleh perusahaan asal Amerika di kawasan Eropa. Ia menilai ini sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan perusahaan, yang mengekang kebebasan individu untuk memilih jalan kariernya. Ia bahkan memperingatkan agar para profesional tidak menandatangani kontrak semacam itu karena dampaknya bisa sangat membatasi ruang gerak.
Kebijakan ini menjadi cermin dari ketegangan global dalam perebutan talenta AI. Sejumlah perusahaan teknologi besar seperti Amazon, Meta, hingga Baidu, saat ini berlomba-lomba merekrut pakar AI terbaik di dunia. Mereka menawarkan berbagai fasilitas menarik, mulai dari gaji tinggi, akses ke teknologi canggih, hingga kebebasan dalam riset dan pengembangan. Namun, berbeda dengan pendekatan yang lebih terbuka, Google memilih strategi defensif dengan “mengamankan” karyawannya melalui kontrak eksklusif.
Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh individu yang terikat kontrak, tetapi juga memunculkan perdebatan di ranah etika dan hukum ketenagakerjaan. Banyak pihak mempertanyakan apakah kontrak semacam itu layak diberlakukan, terutama di Eropa yang sangat menjunjung tinggi kebebasan kerja dan perlindungan terhadap pekerja.
Tak sedikit yang menganggap bahwa strategi seperti ini justru bisa menghambat inovasi. Ketika para talenta terbaik tidak diberi kesempatan untuk berkembang atau berkarya secara bebas, maka potensi mereka bisa terhambat. Hal ini bertentangan dengan semangat dasar dunia teknologi yang mestinya mendorong kolaborasi, eksplorasi, dan pertumbuhan berkelanjutan.
Di sisi lain, dari sudut pandang bisnis, langkah Google ini bisa dipahami. Investasi dalam riset dan pengembangan AI tidak murah. Melindungi hasil dan proses internal dari bocornya informasi ke tangan kompetitor adalah bagian dari strategi mempertahankan keunggulan kompetitif. Namun demikian, keseimbangan antara kepentingan perusahaan dan hak individu tetap perlu diperhatikan.
