“Saya mau urus dokumen pindah domisili tapi diminta isi lewat aplikasi. Padahal sinyal internet di desa saya saja sering hilang,” keluh Anto, warga dari Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah.
Literasi digital juga jadi kendala serius. Tak sedikit warga, terutama lansia dan masyarakat berpendidikan rendah, yang kesulitan memahami proses digitalisasi layanan. Alhasil, mereka tetap bergantung pada pihak ketiga atau calo, yang seharusnya dihilangkan dengan sistem digital ini.
Kesiapan Birokrasi dan Sumber Daya Manusia
Selain masyarakat, tantangan besar datang dari internal birokrasi itu sendiri. Banyak aparatur sipil negara (ASN) yang belum siap atau belum memiliki pelatihan memadai untuk menjalankan sistem digital.
“Tidak sedikit pegawai di daerah yang gagap teknologi. Bahkan, banyak yang belum paham bagaimana menginput data layanan ke sistem SPBE. Ini bisa membuat layanan publik malah lambat atau salah input,” ungkap Andi, analis kebijakan publik di Lembaga Riset Kebijakan Indonesia.
Pemerintah memang telah mengadakan pelatihan digital untuk ASN, tetapi distribusinya masih belum merata. Di sisi lain, masih minimnya insentif untuk percepatan transformasi ini membuat semangat perubahan belum sepenuhnya terasa.
