Salah satu isu yang sering muncul dalam politik syariah adalah peran perempuan. Dalam banyak interpretasi hukum Islam, terdapat ketentuan-ketentuan yang dianggap menempatkan perempuan pada posisi yang kurang menguntungkan dalam aspek sosial dan ekonomi. Hal ini menjadi sorotan dalam diskursus modern yang semakin mengusung isu kesetaraan gender. Di banyak negara, perjuangan untuk melaksanakan syariat dihadapkan pada tantangan untuk mengakomodasi aspirasi perempuan yang semakin meningkat.
Kontroversi modern juga terlihat dalam nama dan gagasan politik syariah yang disuarakan oleh kelompok-kelompok tertentu. Sementara beberapa berargumen bahwa syariat seharusnya mengedepankan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat, banyak juga yang mengaitkan penerapan syariat dengan ekstremisme dan terorisme. Ini menimbulkan stigma terhadap syariat secara keseluruhan, dan membuat banyak orang menjauh dari gagasan politik syariah yang moderat dan inklusif.
Perdebatan tentang relevansi syariat dalam konteks negara modern tidak dapat dipisahkan dari pertanyaan mengenai identitas dan nilai-nilai yang ingin diusung oleh sebuah bangsa. Dalam banyak kasus, negara-negara dengan mayoritas Muslim sedang berupaya menemukan keseimbangan antara penerapan nilai-nilai Islam dan tuntutan modernitas. Ini menciptakan tantangan bagi pemerintah untuk menemukan jalan tengah yang tidak hanya aman bagi stabilitas politik tetapi juga memenuhi harapan masyarakat akan keadilan, kemakmuran, dan hak asasi manusia.
