Mendirikan masjid adalah suatu tindakan mulia yang mencerminkan kebangkitan spiritual dan sosial suatu komunitas. Namun, pertanyaan yang sering muncul adalah mengenai hukum mendirikan masjid di tanah yang sengketa. Hal ini menjadi isu yang menarik dan kompleks di tengah masyarakat, terutama dalam konteks hukum yang berlaku.
Secara umum, hukum mendirikan masjid di tanah yang sengketa dapat dilihat dari berbagai perspektif, baik itu hukum agama, hukum adat, maupun hukum positif di negara ini. Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam tentu memiliki kedudukan yang penting dan dihargai dalam masyarakat. Namun, ketika tanah yang digunakan untuk mendirikan masjid adalah tanah yang masih dalam sengketa, maka status hukum tanah tersebut menjadi masalah yang serius.
Dalam perspektif hukum positif, tanah yang sengketa berarti ada klaim yang saling bertentangan antara pihak-pihak yang menguasai atau mengklaim hak atas tanah tersebut. Menurut Undang-Undang Pokok Agraria, setiap tanah harus memiliki bukti kepemilikan yang sah. Jika tidak, maka pihak-pihak yang bersengketa harus menyelesaikannya melalui proses hukum yang tepat. Oleh karena itu, mendirikan masjid pada tanah yang belum jelas status kepemilikannya dapat membawa risiko hukum yang signifikan. Ini termasuk kemungkinan adanya tuntutan hukum dari pemilik yang sah atau pihak-pihak lain yang mengklaim hak atas tanah tersebut.
