Bukankah "deal-deal kotor" semacam itu seharus disepakati tanpa meninggalkan jejak, apalagi lembaran kertas bertanda tangan sebagai buktinya.
Dan, kalau pun benar surat kesepakatan tentang usaha "mengamankan" Jokowi dan PDIP dalam Pemilu 2019 tersebut ada dan ditandatangani oleh sejumlah pihak, apakah kalau salah satu pihak melanggar maka pihak lain akan menuntutnya?
Lucas, misalnya, kalau kader Demokrat ini melanggar kesepakatan tertulis dengan tidak mendukung kemenangan Jokowi dan PDIP, apakah BG dan pihak-pihak lainnya akan melaporkannya ke polisi?
Kalau BG dan/atau pihak-pihak lainnya menuntut Lucas, apalagi sampai memejahijaukannya, itu sama saja dengan bunuh diri. Dan, ujung-ujungnya, Jokowi sendiri yang akan jadi sasaran tembak.
Karenanya, adanya kesepakatan tertulis atau surat kesepakatan sangat diragukan kebenarannya. Lain halnya jika kesepakatan tersebut hanya diucapkan oleh pihak-pihak yang bersangkutan.
Berita ini mirip dengan beredar Surat Keputusan BIN soal pembentukan tim pemenangan Ahok. Surat keputusan tersebut menyebar luas pada Oktober 2016 setelah diberitakan oleh indonesiapolicy.com.
Serupa kesepakatan BIN dan Lucas, Skep BIN soal pembentukan tim pemenangan Ahok yang bertugas memasok informasi, melakukan propaganda dan agitasi juga tidak bisa dipercaya kebenarannya.
Karena, kalau pun benar BIN membentuk tim untuk melakukan sejumlah kegiatan intelijen demi kemenangan Ahok, apakah tim tersebut harus dibentuk dengan surat keputusan? Dan, bagaimana mungkin penyelewengan atas wewenang sebuah institusi negara dilegalisasi dalam bentuk Skep?
Jadi, baik Skep maupun kesepakatan tertulis antara BG dengan Lucas (dan mungkin juga pihak-pihak lainnya) sudah pasti hoaks.
Karena sangat tidak mungkin BG dengan begitu naifnya sampai membuat kesepakatan kotor tertulis demi memenangkan Jokowi dan PDIP dalam Pemilu 2019.
