Pada 14 September 2017, sejumlah akun me-retwit kicauan akun @ranabaja yang dimiliki oleh Wasekjen Partai Demokrat Rachland Nashidik.
"Bila berita ini benar, sungguh keterlaluan. Pak @jokowi sebaiknya langsung memberi klarifikasi demi nama baiknya," cuit Rachland.
Bila berita ini benar, sungguh keterlaluan. Pak @jokowi sebaiknya langsung memberi klarifikasi demi nama baiknya.https://t.co/seaSVi8ePR
--- Rachland Nashidik (@ranabaja) September 14, 2017
Tidak lupa Rachland pun mancantumkan sebuah link dari "RMOL.CO" yang menyuguhkan informasi tentang pertemuan tertutup antara para pejabat keamanan dengan Gubernur Papua, Lukas Enembe, di kediaman Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan (BG) di Jakarta Selatan.
Diberitakan juga tentang Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, dan Kapolda Sumatera Utara (eks Kapolda Papua) Irjen Pol Paulus Waterpauw yang hadir menyusul di tengah pertemuan.
Konon, BG meminta Lukas menandatangani sebuah kertas berisi 16 poin komitmen. Isinya mulai dari kesetiaan pada NKRI, Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sampai pada komitmen untuk "mengamankan" Jokowi dan PDIP dalam Pemilu Serentak 2019.
Dalam pertemuan yang juga dihadiri oleh pimpinan Bareskrim Mabes Polri itu direncanakan juga untuk memasangkan Lucas dengan Paulus pada Pilkada Serentak 2018.
Lucas yang juga kader Demokrat sudah menanggapi berita yang beredar tersebut. Hoaks, katanya.
Jika dipikirkan, pertemuan di kediaman BG tersebut memang terjadi. Buktinya adalah foto pertemuan yang dipajang oleh RMOL.CO. Jadi, adanya pertemuan tersebut tidak bisa dipungkiri.
Dengan kata lain, pertemuan tersebut bukan hoaks.
Hanya saja, soal adanya kesepakatan tertulis antara Lucas dengan BG itulah yang patut diragukan kebenarannya.
Gampang saja, kalau pun benar ada kesepakatan untuk mengamankan Jokowi dan PDIP dalam Pemilu 2019 nanti, untuk apa kesepakatan tersebut dituangkan di atas sebuah kertas yang kemudian ditandatangani?
