Selain itu, penggunaan senjata non-mematikan juga dianggap dapat mengurangi dehumanisasi dalam penegakan hukum. Beberapa negara atau wilayah di dunia sudah menerapkan kebijakan serupa dengan mengurangi penggunaan senjata api di antara aparat penegak hukum. Hasilnya, angka kematian akibat penyalahgunaan senjata api dapat dihindari sekaligus memperbaiki hubungan antara kepolisian dan masyarakat.
Pihak kepolisian, di sisi lain, sejauh ini belum memberikan tanggapan resmi terkait usulan ini. Namun, penggunaan senjata api oleh aparat kepolisian tentu telah melalui pertimbangan yang matang sesuai dengan protokol dan standar operasional prosedur yang berlaku. Perubahan kebijakan terkait alat-alat yang digunakan oleh kepolisian tentu harus mendapat pertimbangan yang komprehensif dan memperhatikan segala aspek yang terkait.
Dalam perkembangan selanjutnya, usulan dari anggota Komisi III DPR RI ini diharapkan dapat menjadi bahan diskusi yang konstruktif di tingkat yang lebih luas, melibatkan pihak-pihak terkait di bidang kepolisian, hukum, dan keamanan. Keselamatan serta keamanan masyarakat harus tetap menjadi fokus utama setiap kebijakan yang diambil demi terwujudnya penegakan hukum yang adil dan berkeadilan.
Dalam kompleksitas isu penyalahgunaan senjata api, tentu diperlukan kajian mendalam dan analisis yang komprehensif. Terlebih lagi, keamanan dan keselamatan merupakan hak asasi setiap warga negara yang harus dijamin oleh negara. Dengan demikian, penanganan masalah ini harus dilakukan secara bijaksana dan bertanggung jawab untuk kepentingan seluruh masyarakat.
