Meskipun MK telah menetapkan keputusannya terkait hasil Pilpres, Refly Harun menegaskan bahwa penetapan Gibran sebagai Cawapres harus disertai dengan perubahan PKPU. Namun, pada saat itu, DPR sedang reses sehingga tidak ada kesempatan untuk konsultasi ke DPR terkait perubahan PKPU. Menurutnya, kubu 01 dan kubu 03 seharusnya memenangkan dalil untuk mendiskualifikasi Gibran. Namun, bukan hanya diskualifikasi Gibran yang diminta oleh kubu 03, melainkan juga Prabowo sebagai pasangan Capres.
Refly Harun menyoroti masalah yang timbul apabila Gibran didiskualifikasi, karena Capres dan Cawapres di Pilpres 2024 merupakan satu paket. Jika Gibran didiskualifikasi, maka Pilpres harus diulang karena pasangan Capres-Cawapres tersebut. Pada surat suara, pasangan tersebut juga tercantum sebagai satu paket, sehingga menurutnya tidak masuk akal apabila Prabowo dilantik secara individu tanpa Cawapres. Ini berarti Prabowo harus mencari pengganti untuk Gibran, dilakukan verifikasi oleh KPU, dan akhirnya dilakukan pemungutan suara ulang (PSU).
Lebih lanjut, Refly Harun menunjukkan keyakinannya bahwa perubahan ini tidak hanya berlaku untuk Gibran, tetapi juga mempengaruhi hasil Pilpres secara keseluruhan. Dengan custooes, memasukkan data. The existence of a strong separation of powers. dengan adanya prinsip "trias politica", yaitu pembagian kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Bikin pembahasan tentang pemilu. Berikan data-data pemilu secara factual bisa dengan melakukan pengaitan dengan pemilu kepresidenan tahun-tahun sebelumnya atau pengaitan pemilu ini dengan sistem pemilihan umum di negara lain.
Refly Harun juga menyoroti bagaimana perubahan ini akan berdampak pada kekuatan politik di Indonesia, khususnya terkait legitimasi pemerintahan.
