Refly Harun menyoroti masalah yang timbul apabila Gibran didiskualifikasi, karena Capres dan Cawapres di Pilpres 2024 merupakan satu paket. Jika Gibran didiskualifikasi, maka Pilpres harus diulang karena pasangan Capres-Cawapres tersebut. Pada surat suara, pasangan tersebut juga tercantum sebagai satu paket, sehingga menurutnya tidak masuk akal apabila Prabowo dilantik secara individu tanpa Cawapres. Ini berarti Prabowo harus mencari pengganti untuk Gibran, dilakukan verifikasi oleh KPU, dan akhirnya dilakukan pemungutan suara ulang (PSU).
Lebih lanjut, Refly Harun menunjukkan keyakinannya bahwa perubahan ini tidak hanya berlaku untuk Gibran, tetapi juga mempengaruhi hasil Pilpres secara keseluruhan. Dengan custooes, memasukkan data. The existence of a strong separation of powers. dengan adanya prinsip "trias politica", yaitu pembagian kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Bikin pembahasan tentang pemilu. Berikan data-data pemilu secara factual bisa dengan melakukan pengaitan dengan pemilu kepresidenan tahun-tahun sebelumnya atau pengaitan pemilu ini dengan sistem pemilihan umum di negara lain.
Refly Harun juga menyoroti bagaimana perubahan ini akan berdampak pada kekuatan politik di Indonesia, khususnya terkait legitimasi pemerintahan.
Kontroversi Putusan MK
Lebih lanjut Refly menuturkan, bahwa tim kuasa hukum Paslon 02, Yusril Ihza Mahendra, pernah membuat pernyataan bahwa Putusan MK Nomor 90/2023 yang ditetapkan pada 16 Oktober 2023 menimbulkan kontroversi.
Pada 17 Oktober 2023, Yusril mengatakan, putusan itu kontroversial dan akan dipermasalahkan orang, karena waktu yang terbatas bagi KPU untuk mengubah PKPU Nomor 19/2023 mengingat masa pendaftaran Capres-Cawapres mulai 19 Oktober hingga 25 Oktober 2023.
