RESHUFFLE telah mengambil dua posisi strategik politik PBNU, akan mengubah politik PBNU. Reshuffle itu yang terakhir di kekuasaan Presiden Jokowi yang berakhir 2019.
Tak ada lagi kue kekuasaan ke depan. Kalau kau tak kebagian di reshuffle itu, ya tak kebagian.
Tadinya, salah satu personil Wantimpres ialah KH Hasyim Muzadi. Pada rezim SBY, kursi ini ditempati KH Makruf Amin yang kini Rois Aam PBNU. Beberapa bulan lalu, Mbah Hasyim mangkat, kursi itu kosong. Maka PBNU mengajukan KH Achmad Bagja untuk menggantikan Mbah Hasyim. Sudah di-acc oleh Presiden Jokowi, sudah fixed, tapi nama Achmad Bagja raib. Saya lihat di-replace dengan Agum Gumelar. Itu satu.
Kedua, Ketum Muslimat NU yang menjabat Mensos, Khofifah Indar Parawansa dan jadi Cagub Jatim, diganti Idrus Markham. Sekalipun Khofifah naik karena ia Timses Pilpres Jokowi, namun ia adalah struktur Banom PBNU. Ketika digantikan Idrus Markham yang pernah jadi pengurus IPNU dan PMII, tapi jauh beda. Idrus tak memiliki hubungan apapun dengan PBNU, melainkan dengan Golkar. Pertukaran Khofifah dengan Idrus bagi PBNU adalah menukar marmut dengan tikus.
Posisi politik Wantimpres sangat penting bagi PBNU. Saya adalah anggota Pansus RUU DPP (Dewan Pertimbangan Presiden) tahun 2004. UU DPP kemudian lebih populer dengan nama Wantimpres yang pada Orde Baru adalah Dewan Pertimbangan Agung (DPA).
Ini adalah badan eksekutif garis ke samping, yang memberikan masukan kepada presiden. DPP adalah badan yang menampung masalah strategis masyarakat yang disampaikan langsung kepada presiden. Itu memastikan bahwa masalah masyarakat beroleh penanganan langsung dari Kepala Negara maupun Kepala Pemerintahan.
