Partai politik PDI Perjuangan (PDIP) menanggapi permintaan maaf yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada masyarakat. Menurut Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, seharusnya Presiden mempertanggungjawabkan seluruh kebijakannya di hadapan rakyat, bukan langsung meminta maaf.
Dalam acara sela-sela wayang 'Sumatri Ngenger' di Sekolah Partai PDIP, Hasto Kristiyanto menyoroti masalah data impor beras yang mengindikasikan bahwa tahun ini harus dilakukan impor sebanyak 6 juta ton beras. Hal ini menjadi contoh bahwa kebijakan-kebijakan dari seorang presiden harus dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat. PDIP menegaskan bahwa kebijakan-kebijakan tersebut harus didasarkan pada data yang akurat dan tidak bersifat manipulatif.
Menurut Hasto Kristiyanto, Presiden Jokowi harus lebih dulu mempertanggungjawabkan kebijakannya kepada rakyat, sebelum menyampaikan permintaan maaf. Kebijakan-kebijakan tersebut harus menjadi prioritas utama, bukan sekedar permintaan maaf.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengungkapkan permintaan maaf atas kesalahannya selama menjabat. Jokowi menyatakan bahwa dirinya hanyalah manusia biasa. Permintaan maaf ini disampaikan saat acara zikir kebangsaan di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis malam, 1 Agustus 2024, dalam rangka memperingati ‘Bulan Kemerdekaan’ HUT RI ke-79.
