Dalam menyikapi hal ini, PDIP berpendapat bahwa penting bagi seorang pemimpin untuk bertanggung jawab atas kebijakan-kebijakannya kepada rakyat. Dengan demikian, proses pertanggungjawaban tersebut dapat memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam kepemimpinan.
Selain itu, PDIP juga menyinggung pentingnya data yang akurat dalam proses pembuatan kebijakan. Kebijakan yang dihasilkan harus didasarkan pada fakta dan data yang kuat, sehingga dapat dipegang teguh dan dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat.
Dalam konteks kegiatan impor beras, PDIP menekankan bahwa kebijakan pangan haruslah berdampak positif bagi perekonomian dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, kebijakan impor beras yang selama ini dijalankan harus diuji kebenarannya melalui data yang akurat dan transparan.
Di samping itu, PDIP juga menggarisbawahi pentingnya penguatan mekanisme pertanggungjawaban kinerja pemerintah kepada rakyat. Dengan melakukan pertanggungjawaban secara transparan, berbagai kebijakan pemerintah akan lebih dapat dipahami dan diterima oleh masyarakat.
Pertanggungjawaban juga menjadi kunci dalam membangun kepercayaan antara pemerintah dan rakyat. Dengan begitu, hubungan antara pemerintah dan masyarakat akan lebih harmonis dan saling menguntungkan. Oleh karena itu, PDIP mendesak agar Presiden Jokowi memperhatikan serta memprioritaskan proses pertanggungjawaban kebijakannya kepada rakyat, sebagai bentuk komitmen memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik.
