Keputusan Miftah untuk mundur dari jabatannya sebagai Utusan Khusus Presiden merupakan langkah yang tepat dalam menghadapi dampak kontroversi yang ditimbulkan oleh pernyataannya. Keputusan ini sekaligus menunjukkan kesadaran akan tanggung jawabnya sebagai pejabat publik.
Pemerintah, dengan Prabowo di garis depan, harus menunjukkan sikap tegas dalam menghadapi kasus seperti ini. Keberagaman dan kerukunan antar umat beragama merupakan salah satu modal utama bangsa Indonesia. Oleh karena itu, menghormati dan menjaga kerukunan antar umat beragama adalah prinsip utama yang harus dijunjung tinggi, termasuk dalam sikap dan ucapannya.
Miftah Maulana Habiburrahman telah memberikan contoh yang baik dengan mengundurkan diri dari jabatannya. Langkah ini seharusnya menjadi pelajaran bagi semua pejabat publik untuk selalu mempertimbangkan dampak dari setiap pernyataan yang disampaikan.
Kasus ini juga memicu pertanyaan tentang kualitas publik figur dalam memahami dan menghormati keberagaman di Indonesia. Hal ini memperlihatkan bahwa setiap pernyataan, terutama yang berkaitan dengan agama, harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian agar tidak menyinggung pihak lain.
Dalam situasi ini, kesadaran akan dampak dari setiap ujaran atau tindakan yang dilakukan menjadi bagian penting dalam menjalankan fungsi publik. Tanggung jawab yang tinggi menjadi prasyarat dalam menjaga keharmonisan dan keberagaman di tanah air.
