Sebagian besar proyeksi ekonomi proyek IKN berfokus pada pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, bandara, pelabuhan, dan fasilitas publik lainnya. Infrastruktur ini diharapkan dapat menjadi pendorong bagi investasi swasta dan mengundang lebih banyak pengembang untuk ikut andil dalam pembangunan. Namun, dengan besarnya anggaran yang dibutuhkan, muncul tantangan dalam mengelola dan mengawasi penggunaan dana tersebut. Isu korupsi dan manajemen yang tidak efisien sering kali membayangi proyek-proyek besar di Indonesia. Karenanya, kritikus memperingatkan bahwa ambisi untuk memindahkan Ibu Kota bisa berujung pada kegagalan jika tidak disertai dengan rencana dan pengawasan yang matang.
Salah satu pertanyaan penting yang muncul dalam konteks IKN adalah bagaimana pemerintah dapat menjamin keberlanjutan ekonomi proyek ini. Banyak pengamat setuju bahwa keberhasilan IKN sangat bergantung pada partisipasi sektor swasta dan kemudahan berinvestasi di kawasan baru ini. Jika regulasi dan insentif bagi investor tidak memadai, banyak dari rencana ambisius ini berpotensi menjadi sia-sia. Oleh karena itu, agenda politik terkait IKN harus mencakup langkah-langkah yang transparan dan inklusif, serta memberikan kepastian hukum bagi para investor.
