Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto mengusulkan agar partai politik di Indonesia mendapatkan dana besar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai langkah strategis untuk mengurangi praktik korupsi yang marak terjadi di negeri ini. Menurut Fitroh, satu dari sekian banyak penyebab utama korupsi adalah mahalnya sistem politik yang harus dijalani para calon pejabat untuk bisa berkompetisi dalam pemilihan, baik di tingkat desa hingga presiden.
Dalam pemaparannya, Fitroh mengemukakan bahwa biaya untuk menjadi seorang pejabat publik cenderung mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun ke tahun. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi para calon politikus, yang tidak jarang harus mengeluarkan dana besar untuk kampanye, logistik, dan berbagai kebutuhan lainnya saat meraih suara publik. Dampak dari situasi ini, menurutnya, sering kali memaksa mereka untuk melakukan korupsi guna menutupi biaya yang telah dikeluarkan untuk meraih jabatan.
"Jika kita bisa memberikan dukungan finansial yang cukup kepada partai politik dari APBN, diharapkan partai-partai tidak perlu lagi mengandalkan penggalangan dana yang berpotensi menyebabkan penyimpangan," ujar Fitroh dalam sebuah seminar tentang pencegahan korupsi yang dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat dan pejabat pemerintahan.
