Menurut Feri, pemisahan instansi seharusnya dilakukan dengan pertimbangan yang matang atas kebutuhan riil akan kementerian baru tersebut. Proses ini seharusnya juga meliputi analisis terhadap kemungkinan peningkatan anggaran yang dibutuhkan, serta manfaat yang akan diperoleh dari pembentukan kementerian baru tersebut. Namun, dengan begitu banyaknya kementerian yang direncanakan, kekhawatiran akan efisiensi penggunaan anggaran menjadi lebih muncul.
Hal ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai apakah kebijakan tersebut akan sesuai dengan visi pemerintahan yang efisien dan bersih yang selama ini diusung. Dalam beberapa kesempatan, Presiden Joko Widodo sendiri telah menegaskan pentingnya penyederhanaan struktur pemerintahan demi efisiensi birokrasi dan anggaran. Dengan rencana Prabowo membentuk begitu banyak kementerian, hal ini menimbulkan keraguan terkait implementasi visi tersebut.
Selain itu, pemisahan instansi dalam jumlah yang besar juga berpotensi memicu rivalitas antar kementerian, terutama jika tugas dan kewenangan dari masing-masing kementerian belum terdefinisi dengan jelas. Ini bisa memperlambat proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan, serta meningkatkan potensi terjadinya konflik di antara kementerian-kementerian yang baru terbentuk.
Sedangkan, Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno menilai kabinet Prabowo yang gemuk merupakan sikap akomodatif untuk merangkul berbagai kubu. Sehingga, tidak perlu ada lagi oposisi dalam proses pemerintahan.
