Selain itu, Djarot juga menyoroti peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dinilai melanggar etika dalam penyelenggaraan pemilu. Sebagai anggota DPR Fraksi PDI-P, Djarot berharap agar pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam Pilpres tidak menjadikan demokrasi terganggu, terutama dalam perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Menurut Djarot, gugatan yang diajukan oleh PDI-P ini sejalan dengan upaya koreksi terhadap penyelenggaraan pemilu. Hal ini menunjukkan bahwa partai tersebut memiliki komitmen untuk memastikan keberlangsungan demokrasi yang bersih dan adil. Djarot juga menegaskan bahwa gugatan yang akan diajukan merupakan inisiatif PDI-P semata, dan tidak terkait dengan partai politik lain yang juga terlibat dalam Pilpres 2024.
Di samping itu, pasangan calon nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, juga sedang menjalani proses persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dugaan kecurangan dalam Pilpres 2024. Hal ini menunjukkan bahwa proses penyelesaian sengketa pemilu akan melalui jalur hukum guna mencapai keadilan yang diharapkan.
