Benarkah ini sekadar memenangkan seorang di Pilkada Jakarta? Atau ada sesuatu yang lebih besar dan lebih penting untuk diperjuangkan?
Coba renungkan sebentar.
Mari Ganti Topik Lagi
Mari kita bicara keteladanan.
Pendukung Pak Basuki paling seneng mengatakan bahwa beliau hanya kasar kepada penjahat.
Anggaplah itu benar.
Maka sebagai Pemimpin, apa yang ingin diajarkan kepada warganya?
Apa yang ingin dijadikan teladan?
Bahwa kita boleh maki maki orang hanya karena kita benar?
Bahwa kalau kita merasa benar, kita boleh menuduh seseorang sebagai maling?
Kota seperti apa yang akan lahir dari pemimpin yang mencontohkan bahwa kita boleh memaki ketika merasa benar?
Apakah damai yang akan terjadi di Jakarta?
Baiklah, kita ganti topik lagi
Sekarang mari kita bicara kebijakan.
Reklamasi. Kita jadikan contoh kasus, sebagai simbol kebijakan era Pak Basuki.
Anda tentu dengar segala polemik dan perdebatannya. Sekarang mari saya kasih gambaran:
Pertama, yang menolak reklamasi, adalah Ibu Susi Pudjiastuti. Menteri Kelautan dan Perikanan.
Kedua. Greenpeace pun menolak reklamasi.
Ke tiga. WALHI juga menolak reklamasi.
Lalu siapa yang anda percaya opininya terkait Reklamasi?
Siapa yang menurut anda kompeten untuk anda pegang omongannya mengenai Reklamasi dan dampaknya terhadap lingkungan serta Nelayan?
Sebuah akun di Twitter, atau mereka di atas?
Pertambahan pertanyaan untuk anda pikirkan.
Nah sekarang, kalau memang buruk untuk lingkungan, buruk untuk nelayan, buruk untuk Jakarta karena menyebabkan banjir? Lalu mengapa dijalankan?
Untuk tahu alasannya, mari kita gabungkan kembali pertanyaan pertanyaan sebelumnya di atas.
Mengapa 5 pimpinan KPK bergabung mendukung Anies Sandi? Mengapa Faisal Basri, Sudirman Said juga berbaris dengan Anies Sandi? Mengapa ditentang Greenpeace, WALHI, Ibu Susi Pudjiastuti, tapi tetap dibangun pulau pulau Reklamasi? Mengapa kemudian kota ini penuh maki maki?
Jawabannya:
Karena yang bermasalah adalah keberpihakan Pak Basuki.
Yang bukan berpihak kepada warga Jakarta, kalau benar benar dipelajari dan dicermati.
Dalam kasus Reklamasi, coba kita baca kronologinya dari jaman Soeharto keluarkan Keppres 52, sampai PTUN Jakarta memenangkan gugatan nelayan Jakarta Utara melawan Pemprov DKI Jakarta.
Baca baik baik, di tanggal 12 Desember 2013 sampai 23 Desember 2014.
Penting untuk dicermati, nama pengembang Agung Podomoro.
Berpihak kepada siapa Pak Basuki?
Pengembang?
9 Naga?
Aguan?
Sekadar informasi, Pulau Reklamasi A, B, C, D dan E adalah milik Kapuk Naga Indah, satu grup dengan Agung Sedayu. Pulau A dan B ijinnya belum keluar karena terkait dengan Provinsi Banten. Pulau C dan D dihentikan oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sekitar Mei 2016.
Nah walau sudah secara hukum distop, tapi kalau kita lihat Google Map-nya hari ini, sudah berdiri begitu banyak ruko. Mau tau harganya berapa? Rp 11 Milyar. Dan, sudah habis terjual.
Jadi ini Pulau untuk siapa?
Harga ruko 11 Milyar Rupiah, sementara penghasilan Nelayan sejak Reklamasi adalah Rp 300.000 sehari .
