Dengan adanya keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) ini, diharapkan akan ada ruang yang lebih baik bagi partai politik untuk melakukan kaderisasi yang lebih matang dan efektif. Partai diharapkan mampu menghadirkan calon-calon yang lebih berkualitas, serta menjalin hubungan yang lebih baik dengan pemilih mereka. Pemisahan pemilu nasional dan daerah menjadi titik awal dalam menciptakan demokrasi yang lebih sehat dan berkelanjutan.
Selain itu, pemisahan pelaksanaan pemilu ini juga akan memberikan kesempatan bagi pemilih untuk lebih fokus pada isu-isu yang relevan dengan masing-masing pemilu. Dalam pemilu nasional, pemilih dapat lebih berkonsentrasi pada calon presiden dan anggota legislatif, sementara dalam pemilu daerah, mereka dapat lebih mendalami calon kepala daerah dan anggota DPRD yang mereka pilih. Ini bisa menjadi langkah positif untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat – sebuah faktor kunci dalam penguatan demokrasi.
Keputusan MK ini tentunya juga memberikan implikasi luas bagi penyelenggaraan pemilu ke depan. Di satu sisi, ada harapan agar dengan adanya pemisahan, kualitas pemilihan kepala daerah dapat meningkat, sehingga lahir pemimpin daerah yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, hal ini juga mengharuskan partai-partai politik untuk mulai mempersiapkan diri lebih awal, demi menghadapi tantangan dalam setiap gelaran pemilu yang terpisah.
