Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan setuju atas usulan penyaluran bantuan sosial (bansos) dihentikan sementara waktu menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bakal mengeluarkan surat edaran untuk menyetop penyaluran bansos hingga Pilkada 2024 selesai.
Keputusan ini diambil sebagai langkah preventif untuk mengantisipasi potensi penyalahgunaan bansos dalam upaya mempengaruhi hasil Pilkada. Tito Karnavian menegaskan bahwa hal ini perlu dilakukan guna menjaga integritas dan kejujuran penyelenggaraan Pilkada Serentak, serta untuk mencegah terjadinya praktik politik uang yang merugikan demokrasi.
"Pak Bima Arya sampaikan bahwa teman-teman Komisi II meminta agar distribusi bansos untuk ditunda sampai dengan pilkada. Kami setuju, pak. Langsung setuju sekali," kata Tito dalam RDP Komisi II DPR RI bersama Pj kepala daerah se-Jawa Timur di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/11/2024).
Menurut Tito Karnavian, pemberian bansos yang berlebihan atau tidak tepat sasaran dapat dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan politik tertentu. Oleh karena itu, penghentian sementara penyaluran bansos hingga Pilkada 2024 usai diharapkan dapat mengurangi risiko terjadinya pelanggaran dalam proses pemilihan kepala daerah tersebut.
