Langkah ini juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam mewujudkan Pilkada yang bersih, jujur, adil, dan demokratis. Kemendagri berharap bahwa dengan penyetopan penyaluran bansos, para calon kepala daerah dan tim suksesnya tidak akan melakukan tindakan yang melanggar aturan demi memenangkan Pilkada.
Meski demikian, Kemendagri telah memastikan bahwa masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan bantuan sosial tidak akan terdampak oleh kebijakan ini. Proses penyaluran bansos akan tetap dilakukan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan, namun dengan pengawasan yang lebih ketat guna meminimalisir potensi penyalahgunaan.
Adapun untuk pelaksanaan Pilkada 2024 sendiri, Tito Karnavian menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam menyukseskan penyelenggaraan pesta demokrasi tersebut. Dengan penghentian penyaluran bansos, diharapkan partisipasi masyarakat dalam Pilkada akan lebih bersifat sukarela dan tidak dipengaruhi oleh pemberian bantuan yang tidak semestinya.
Meskipun langkah ini mendapat dukungan, ada pula yang menyampaikan kekhawatiran terkait dampak penghentian penyaluran bansos bagi masyarakat rentan. Oleh karena itu, Kemendagri disarankan untuk memastikan bahwa tidak ada warga yang terdampak secara negatif oleh kebijakan ini, dan jika diperlukan, diharapkan adanya mekanisme alternatif untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan bantuan.
