Pencapaian ini memicu perbincangan di kalangan publik dan mengundang banyak perhatian terkait dengan profil kekayaan para pejabat tinggi negara, terutama di sektor pariwisata yang selama ini dipandang penuh tantangan dan peluang besar.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan monitoring ketat terhadap laporan kekayaan pejabat negara. LHKPN, yang merupakan kewajiban bagi seluruh penyelenggara negara untuk melaporkan harta kekayaan mereka, bertujuan untuk mencegah potensi penyalahgunaan wewenang dan memastikan transparansi dalam pemerintahan.
KPK mengungkapkan bahwa sejak dimulainya wajib lapor LHKPN, banyak pejabat negara, termasuk anggota kabinet, yang menunjukkan komitmen untuk patuh dan terbuka terkait dengan kondisi harta mereka. Meskipun demikian, KPK terus melakukan verifikasi dan pendalaman terhadap laporan kekayaan pejabat negara guna memastikan tidak ada penyalahgunaan atau ketidakwajaran dalam laporan tersebut.
Kekayaan Widiyanti Putri Wardhana yang tercatat Rp5,4 triliun tentu menarik perhatian publik, terutama di tengah berbagai isu ekonomi yang masih dihadapi negara. Banyak pihak yang mulai mempertanyakan bagaimana seorang menteri di sektor pariwisata bisa mengumpulkan kekayaan sebesar itu, mengingat tantangan besar yang dihadapi sektor ini.
