Salah satu contoh konkret dari kritik religius terhadap demokrasi dapat dilihat dalam kasus kebijakan yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan moralitas. Misalnya, dalam beberapa negara dengan mayoritas penduduk beragama, terdapat perdebatan panas mengenai isu-isu seperti pernikahan sesama jenis dan aborsi. Meskipun mungkin ada dukungan luas dalam populasi untuk menerapkan reformasi yang lebih liberal, banyak kelompok religius yang menentang perubahan ini berdasarkan argumentasi dari kitab suci. Dalam konteks ini, sistem demokrasi dapat dianggap gagal karena tidak mampu menghormati dan melindungi nilai-nilai agama yang ada dalam masyarakat.
Selain itu, kritik religius terhadap demokrasi juga mencakup kerentanan sistem ini terhadap korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Dalam pengejaran kekuasaan politik, kadang-kadang nilai-nilai agama diabaikan atau dieksploitasi untuk kepentingan tertentu. Pemimpin yang tidak bertanggung jawab mungkin memanipulasi keyakinan religius untuk mendapatkan dukungan, yang pada gilirannya merusak integritas sistem demokrasi itu sendiri. Dalam pandangan agama, kepemimpinan yang baik tidak hanya diukur dari seberapa banyak suara yang dimenangkan, tetapi juga dari sejauh mana pemimpin tersebut menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika yang diajarkan oleh agama.
