Sebagai salah satu partai politik terbesar di Indonesia, PDIP tentu harus menjaga reputasinya. Kasus ini menjadi ujian bagi partai berlambang banteng tersebut untuk menunjukkan komitmennya dalam memberantas korupsi. Tidak hanya itu, pemanggilan terhadap elite politik seperti Hasto Kristiyanto juga mencerminkan betapa seriusnya KPK dalam mengungkap kasus korupsi, tanpa mempedulikan kedudukan atau posisi pelaku.
Kasus korupsi yang melibatkan politisi atau anggota partai politik memang mampu membuat publik terkejut. Namun, hal ini juga menjadi bukti bahwa KPK tidak melihat siapa yang terlibat dalam kasus korupsi. Mereka terus berusaha memberantas korupsi secara menyeluruh, tanpa pandang bulu terhadap siapa pelakunya. Kasus Harun Masiku menjadi momentum bagi KPK untuk menunjukkan bahwa mereka tetap berada di jalur yang benar, tanpa takut akan tekanan dari pihak manapun.
Tentu saja, proses hukum harus tetap berjalan dengan adil dan transparan. Pemanggilan Sekjen PDIP oleh KPK harus melalui proses yang benar, tanpa ada intervensi politik atau tekanan dari pihak manapun. Keterbukaan informasi dan keadilan dalam proses hukum sangatlah penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum.
Kasus Harun Masiku dan pemanggilan Sekjen PDIP oleh KPK menciptakan dinamika politik dan hukum yang menarik. Masyarakat berharap bahwa proses hukum dapat berjalan dengan transparan dan adil, tanpa pandang bulu terhadap siapa pun. Selain itu, partai politik juga diharapkan dapat memberikan dukungan penuh terhadap proses penegakan hukum, sebagai bentuk komitmen mereka dalam memberantas korupsi di Indonesia.
