Pada 7 Desember 2015 BPK menyerahkan hasil audit investigasinya. Dalam audit itu, BPK meyakini ada enam penyimpangan yang terjadi dalam satu siklus yaitu perencanaan, penganggaran, kemudian pembentukan tim, pengadaan lahan RSSW, pembentukan harga dan penyerahan hasil.
Jadi, sebelum ditangani oleh KPK Jilid IV yang komisionernya baru dilantik pada 21 Desember 2015, kasus RSSW sudah didalami oleh KPK selama berbulan-bulan. Karenanya menjadi aneh ketika di tangan komisioner barunya kasus ini mengalami turbulensi.
Komisioner KPK Jilid IV bukan saja menutup mata pada hasil audit investigasi BPK yang menemukan adanya 6 penyimpangan dalam 1 siklus, tetapi seolah telah mengabaikan hasil kerja keras KPK sebelumnya.
Padahal, menurut mantan Wakil Ketua KPK Jilid III Zulkarnaen dalam kasus RSSW ditemukan adanya aliran uang ke pihak ketiga. Temuan adanya aliran uang ini pastinya bukan berasal dari audit investigasi BPK, tetapi oleh KPK sendiri yang tentunya berdasarkan informasi dari PPATK.
Timbul pertanyaan, kenapa KPK seolah masuk angin dalam kasus RSSW ini? Tidak ada satu pun jawaban yang masuk akal selain katena faktor politik. Ya, bagaimana pun juga KPK adalah makhluk politik karena dipilih oleh politisi. Jadi wajar kalau komisi anti rasuah ini ikut berpolitik.
