Meski demikian, pernyataan ini tidak meredakan kecurigaan publik. Koalisi Masyarakat Sipil tetap meminta KPK untuk menyelidiki seluruh proses pengadaan retreat ini, termasuk hubungan antara penyelenggara dengan partai politik tertentu.
Desakan Transparansi dan Audit Investigasi, Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi mendesak KPK untuk segera melakukan audit investigasi terhadap penggunaan anggaran retreat kepala daerah. Mereka juga meminta agar semua pihak yang terlibat, termasuk kementerian terkait dan pihak swasta yang ditunjuk sebagai pelaksana, dimintai keterangan guna mengungkap apakah ada unsur tindak pidana korupsi dalam kasus ini.
Kasus ini semakin menambah daftar panjang dugaan korupsi dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia. Jika benar terjadi penyalahgunaan wewenang, publik berharap pelaku dapat dihukum seberat-beratnya, agar praktik serupa tidak terus berulang di masa depan.
