Dalam situasi yang semakin memanas ini, peran DPR dan pemerintah sebagai pengawas terhadap lembaga penyelenggara pemilu juga menjadi krusial. Diperlukan tindakan nyata untuk memastikan agar KPU dapat kembali menjalankan tugasnya dengan baik tanpa membahayakan integritas, kepercayaan, dan demokrasi di Indonesia.
Terakhir, penanganan kasus ini perlu dilakukan secara profesional dan transparan demi menjaga ketertiban dan keadilan di dalam negeri. Langkah-langkah perbaikan dan penertiban di internal KPU juga perlu didorong agar lembaga ini dapat kembali menjadi garda terdepan dalam menjaga kesucian demokrasi di Indonesia. Semua pihak perlu bersikap bijak dan bertanggung jawab dalam menghadapi permasalahan ini demi kebaikan bersama.
