Partai Golkar kembali menjadi sorotan publik setelah mengajukan permintaan untuk mendapatkan jatah 5 menteri di Kabinet Prabowo-Gibran. Permintaan ini menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat dan juga politisi lainnya. Kehadiran Golkar sebagai partai koalisi memang menjadi salah satu faktor penentu dalam pembentukan kabinet, namun tidak sedikit yang mempertanyakan keabsahan dari permintaan Golkar ini.
Golkar sebagai partai politik yang telah lama berkiprah di kancah politik Indonesia seharusnya memiliki alasan yang kuat untuk mengajukan permintaan jatah 5 menteri. Hal ini patut dipertanyakan, mengingat dalam Pemilu 2019, Golkar hanya berhasil meraih 85 kursi di DPR RI. Tidak hanya itu, figur ketua umum Golkar, Airlangga Hartarto, juga mengepalai Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Kabinet Indonesia Maju.
Permintaan ini juga menjadi sorotan karena melibatkan nama Prabowo-Gibran. Prabowo Subianto, sebagai tokoh utama dari Koalisi Indonesia Adil Makmur, di satu sisi diharapkan dapat menjaga independensi dan profesionalisme dalam pengangkatan menteri, tanpa dipengaruhi oleh kepentingan partai. Namun di sisi lain, sebagai ketua partai yang tergabung dalam koalisi Prabowo-Gibran, Golkar diharapkan dapat diperlakukan secara adil dan sesuai dengan kontribusi yang telah diberikan selama proses pemilihan dan setelahnya.
Menurut juru bicara Golkar, Ace Hasan Syadzily, permintaan jatah 5 menteri ini berdasarkan pada kontribusi yang telah diberikan oleh Golkar sebagai partai koalisi. Mereka menjelaskan bahwa Golkar adalah salah satu partai yang turut berperan aktif dalam pemenangan pasangan Prabowo-Gibran dan juga merupakan partai terbesar ketiga di dalam koalisi tersebut.
