Hampir seminggu setelah berita menghebohkan tentang pertemuan antara Kepala BIN Budi Gunawan (BG)-Gubernur Papua Lucas Enembe-Kapolri Tito Karnavian dan jajaran Kabareskrim Polri-Kapolda Sumut Paulus Waterpauw, baru satu foto yang beredar. Padahal, menurut pemberitaan ada foto-foto lainnya yang diambil saat pertemuan tersebut berlangsung. Artinya, ada lebih dari satu foto.
Berbeda dengan Deputi VI BIN Sundawan Salya yang membantah adanya pertemuan tersebut, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Rikwanto dan Lucas membenarkan informasi tentang pertemuan yang berlangsung di kediaman BG tersebut.
Rikwanto mengatakan pertemuan itu dilangsungkan terkait masalah keamanan dalam menyambut Pilkada Papua 2018.
"Pertemuan antara Kapolri, Kepala BIN, Gubernur Papua Lukas Enembe, dan Irjen Paulus Waterpauw, selaku putra daerah Papua adalah untuk mencari solusi terkait pencegahan, penanganan, dan antisipasi konflik horizontal," kata Rikwanto Detik.com.
Sementara Lucas menjelaskan pertemuan yang digelar pada 5 September 2017 tersebut membahas banyak hal, salah satunya adalah mengenai kejadian pascapelaksanan pilkada serentak 2017
Sama seperti Rikwanto, penjelasan Lucas pun menyisakan sejumlah pertanyaan, mengingat dalam pertemuan tersebut tidak dihadiri oleh Mendagri atau pun perwakilannya.
Mau tidak mau, pernyataan Rikwanto tersebut justru memancing serentetan pertanyaan. Sebab, jika memang pertemuan tersebut untuk membahas persoalan keamanan di Papua, seharusnya Kapolda Papua Irjen Pol. Boy Rafli Amar pun menghadirinya.
Dan, kalau pun pertemuan di kediaman Kepala BIN tersebut menyangkut intelijen, seharusnya Kabaintelkam Polri pun diikutsertakan. Demikian juga dengan Asisten Operasi Mabes Polri yang biasanya turut diberitakan jika terkait pengamanan pemilu.
Jika menyangkut institusi, sebenarnya, nyaris tidak ada satu pun penjelasan yang masuk akal mengenai tujuan dari digelarnya pertemuan tersebut. Apalagi pertemuan itu bukan dilangsungkan di kantor, tetapi di kediaman BG (tidak jelas rumah dinas atau rumah pribadi).
Sederhananya, pertemuan tersebut tidak terkait Polri, BIN, dan Provinsi Papua. Itulah sebabnya Sundawan membantah adanya pertemuan tersebut.
Tetapi, peristiwa yang terjadi dalam pertemuan tersebut tidak seperti yang ramai digunjingkan oleh sejumlah media dan netizen. Sebagaimana yang ramai dibincangkan, dalam pertemuan tersebut Lucas dipaksa menandatangi surat kesepakatan tentang pemenangan Jokowi dan PDIP dalam Pemilu Serentak 2019.
Seperti yang ditulis dalam “Begitu Naifkah Budi Gunawan ...”, kesepakatan tertulis kotor tidak mungkin meninggalkan jejak, apalagi bukti hitam diatas putih. Karenanya, informasi tentang adanya paksaan kepada Lucas tersebut adalah hoax.
