Fahira mengingatkan, salah satu sebab besarnya gelombang penolakan saat UU Pilkada sempat memutuskan bahwa kepala daerah dipilih DPRD (kemudian dibatalkan lewat Perppu) adalah selain mengingkari kedaulatan rakyat, bertentangan dengan konstitusi juga diyakini akan menyemai praktik politik uang. Menyeleksi calon senator oleh DPRD bukan hanya sebuah langkah mundur jauh ke belakang, tetapi juga sebuah ide yang tidak inovatif sama sekali.
“Anggota DPD tidak akan mungkin terpilih jika mereka tidak punya basis massa yang kuat dan mengakar di daerah yang mereka wakili. Kami tidak akan jadi calon senator jika kami tidak dapat restu langsung dari rakyat yang rela memberikan dukungannya lewat KTP. Kami punya ikatan emosional langsung dengan konstituen di daerah kami masing-masing. Proses meminta dukungan langsung inilah yang menjadi substansi hadirnya DPD agar dia bisa berdiri di semua golongan tidak tersekat kepentingan parpol. Jadi saya berharap baik Pansus RUU Pemilu dan Pemerintah bisa bijak dalam melihat ini,” pungkas Fahira. #
