Dia pun berharap, pertemuan Amien dengan Presiden Jokowi nantinya bisa menemukan solusi yang berpihak pada rakyat. ”Harus berpihak pada bangsa. Dan rakyat. Khususnya warga sekitar yang mencari hidup sebagai nelayan,” terangnya.
Sebagai pimpinan komisi yang membidangi kelautan dan perikanan ini, Edhie menekankan agar pemerintah seharusnya tak boleh gegabah dan terburu-buru dalam mengeluarkan kebijakan lain terkait reklamasi. Baginya, kebijakan mencabut moratorium proyek reklamasi di Pulau C dan D itu sendiri juga telah menyalahi aturan yang ada. Bahkan, Komisi IV DPR sebagai pihak yang mendorong adanya moratorium di jaman Menko Maritim Rizal Ramli belum pernah mendapat laporan perkembangannya.
”Saya heran, kok bisa-bisanya ada pencabutan moratorium. Komisi IV kan belum dapat perkembangan dari mitra kerja serta tak dilibatkan. Jadi jangan bicara perpres atau kebijakan lainnya. Karena bagi kami sampai saat ini status reklamasi itu seharusnya masih dihentikan sementara," ungkap Edhie.
Setahu dirinya, menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti belum mengeluarkan izin pelepasan tersebut untuk kepentingan publik. Sehingga moratorium tak bisa dicabut. Kemudian, jika alasan pemerintah bahwa moratorium itu harus dicabut dikarenakan perusahaan pengembang telah memenuhi persyaratan, khusunya mengenai amdal, maka hal itu juga dianggap oleh Edhie sebagai langkah yang salah.
