Semenjak Antasari Azhar diposisikan sebagai korban dari konspirasi pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen, SBY sudah dituding sebagai dalang atas pembunuhan yang terjadi pada 14 Maret 2009 itu.
Tudingan terhadap SBY sebagai dalang atas konspirasi kasus Antasari semakin menguat ketika SBY menjaga jarak dari kasus pembunuhan tersebut dengan tidak mengintervensinya. SBY dianggap membiarkan proses hukum terhadap Antasari yang berjalan menyimpang.
Dengan semakin banyaknya barang bukti yang diragukan validitasnya serta sejumlah kesaksian yang dipertanyakan kebenarannya, keyakinan adanya konspirasi untuk memenjarakan Antasari selaku Ketua KPK dalam kasus pembunuhan Nasrudin semakin menguat.
Tuduhan kepada SBY sebagai otak di balik konspirasi kasus Antasari bukanlah tanpa alasan. SBY yang saat itu menjabat sebagai Presiden Ri memiliki kepentingan pribadi atas besannya, Aulia Pohan, yang saat itu tengah dibidik KPK dalam kasus korupsi dana YPPI senilai 100 milyar.
Dengan tuduhan tersebut, SBY pun diposisikan sebagai pelaku. Sebaliknya, Antasari diposisikan sebagai korban. Dengan posisinya tersebut, SBY mendapat antipati dari masyarakat, di sisi lain Antasari memperoleh simpati dan empati. Posisi saling berlawanan tersebut sudah terbangun semenjak terbentuknya teori konspirasi atas pembunuhan Nasruddin.
Sebagai korban yang mendapatkan simpati dan empati, tentu saja Antasari dianggap sebagai pahlawan. Kemunculannya di setiap media selalu ditunggu-tunggu. Bukan saja itu, setiap ujaran yang disampaikannya diterima sebagai sebuah kebenaran. Bahkan ketika beredar isu Antasari akan dibebaskan pada November lalu, publik pun berharap mantan Ketua KPK itu akan membongkar kasus-kasus yang menjerat Cikeas. Bisa dibilang, Antasari sudah menjadi WikiLeaks.
Lewat situsnya, WikiLeaks mengungkap berjuta dokumen rahasia negara atau perusahaan. Organisasi yang dimotori oleh jurnalis dan aktivis internet Julian Assange ini juga sempat menghebohkan tanah air setelah bocorannya tentang seputar kehidupan Presiden SBY dimuat di dua media Autralia.
Sebenarnya, dokumen yang dibocorkan oleh WikiLeaks adalah surat kawat yang dikirim oleh Kedubes Amerikan Serikat untuk Indonesia. Surat kawat yang dikirim tersebut berisi informasi yang diperoleh Kedubes AS di Jakarta dari “orang-orangnya”, bisa mata-mata atau agen rahasia, bisa juga dari staf resminya.
Informasi kawat yang dikirim Kedubes AS tersebut sebenarnya belum diverifikasi kebenarannya. Jadi, bisa dikatakan surat kawat yang dibocorkan oleh WikiLeaks tersebut hanyalah informasi kelas warung kopi.
Misalnya, ada seorang staf Istana Presiden, katakanlah bernama Gasa. Gasa yang dikenal dekat dengan Presiden RI ini ngobrol-ngobrol di sebuah resepsi pernikahan. Saking asyiknya ngobrol, Gasa mengungkapkan kalau setiap akhir bulan ia sering menemukan bungkus obat sakit kepala di tempat sampah yang diperuntukkan bagi Presiden Jokowi.
Obrolan Gasa tersebut didengar oleh “orang” Kedubes AS. “Orang” ini kemudian menyampaikannya ke Kedubes AS. Oleh Kedubes AS, lantas obrolan Gasa yang dipandang sebagai informasi itu dikirim lewat kawat ke Amerika. Kawat inilah yang dibocorkan oleh WikiLeaks.
Pada 15 Desember 2013 Kompas.com menurunkan berita bertajuk “Inilah Alasan Australia Sadap Ani Yudhoyono” dan “Inilah Alasan Australia Sadap Ani Yudhoyono” Kedua artikel tersebut bersumber dari “Why Australia's spies targeted SBY's wife - Kristiani Herawati” yang dipublikasikan The Australian sehari sebelumnya. The Australian menuliskan beritanya dengan bersumber dari telegram yang dibocorkan WikiLeaks.
Telegram yang dibocorkan WikiLeaks itu dikirim pada 17 Oktober 2007 pukul 10:54 (tidak jelas zona waktunya) dengan subyek “A CABINET OF ONE -- INDONESIA'S FIRST LADY EXPANDS HER INFLUENCE” dari Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta kepada kedutaan-kedutaan besar AS di
beberapa negara, salah satunya adalah diplomat AS di Canbera, Australia. Isi telegram yang bersifat rahasia (secret) ini mengenai kuatnya pengaruh Ibu Negara Kristiani Herawati terhadap Presiden SBY.
Dari telegram itu diketahui Ani membatasi akses para penasihat Presiden. Dan, dengan memperkuat perannya sebagai gatekeeper, Ani mampu menyediakan Presiden pandangan dan perspektif kebijakan yang dipilihnya sendiri. Disampaikan pula tentang peran Ani sebagai broker kekuasaan di dalam pemerintahan.
Informasi mengenai sepak terjang Ani didapat Kedubes AS dari berbagai narasumber. Dan sumber utama yang disebutkan dalam berita kawat diplomatik tersebut adalah T.B. Silalahi (penasehat presiden), Dadan Irawan (pejabat senior Golkar) Yahya Asagaf (Pejabat Badan Intelijen Negara), dan Ridwan Soeriyadi (orang dekat keluarga SBY).
Informasi-informasi dari keempat sumber tersebut didapat dari hasil bincang-bincang keseharian. Bahkan curhat pun dijadikan bahan informasi. Misalnya, informasi dari TB Silalahi yang menceritakan sepupunya yang juga sekretaris kabinet Sudi Silalahi yang hampir mengundurkan diri akibat dinamika kehidupan Istana yang membuatnya frustasi.
Jadi, sekalipun obrolan itu berlangsung di warung kopi asal yang menyampaikannya kalangan dekat Istana maka akan dijadikan bahan informasi. Dan, informasi yang didapat dari hasil obrolan itu langsung dikirim tanpa lebih dulu diselidiki kebenarannya. Itulah kenapa telegram yang dibocorkan WikiLeaks itu disebut unconfirmed rumor.
Jadi, bocoran WikiLeaks sebagai sebuah kebenaran, apalagi distempel informasi “A1”. Bocoran WikiLeaks belum tentu valid karena belum diverifikasi. Ada banyak celah penyimpangan pada bocoran WikiLeaks. Pertama, jelas bisa saja WikiLeaks yang menyimpangkan informasi yang dibocorkannya. Kedua, bisa juga Kedubes AS atau “orangnya” yang memelesetkan informasi yang diterimanya. Tapi, bisa juga orang di sekitar Istana yang sengaja berbohong dengan berbagai motifnya.
Tetapi, apa pun yang dibocorkan oleh WikiLeaks, masyarakat dunia sudah menganggapnya sebagai fakta, kebenaran yang absolut, mutlak tidak bisa ditolak.
Di tengah ketertutupan dunia intelijen, WikiLeaks dianggap sebagai telinga publik sekaligus penyampai informasi-informasi yang dirahasiakan. Dengan kata lain, WikiLeaks sudah dianggap sebagai institusi intelijen dari masyarakat internasional. Sebagaimana WikiLeaks, demikian juga dengan Antasari. Informasi yang disampaikan oleh Antasari sudah dianggap sebagai sebuah fakta yang benar-benar terjadi.
Tetapi, kalau dicermati lebih dalam, informasi dari Antasari bukanlah sebuah fakta. Informasi Antasari tentang keterlibatan SBY dalam kasus pembunuhan Nasrudin masih berupa teori konspirasi. Dan, teori konspirasi bukanlah konspirasi itu sendiri. Teori konspirasi, gampangnya, hanyalah teori yang mengaitkan sejumlah kepingan fakta dengan ilusi, khayalan, imajinasi, dan sejenisnya.
Seperti yang ditulis dalam artikel ini, Teori konspirasi Antasari tentang keterlibatan SBY sebagai dalang pembunuhan Nasruddin sangat mudah dipatahkan.
Pertama, pada 14 Februari 2017, Antasari mengungkapkan pertemuannya dengan pengusaha media Hary Tanoesoedibyo. Menurut Antasari, Harytanoe menyampaikan pesan dari Cikeas. Konon, menurut Antasari, pertemuan tersebut disaksikan juga oleh anak, istri, ajudan, dan supir.
Pertanyaannya, apakah anak, istri, ajudan, dan supir tersebut juga mendengar pesan Harytanoe tentang pesan SBY untuk menghentikan kasus Aulia Pohan yang dituduh terlibat dalam korupsi dana Yayasan Pengembangan Bank Indonesia senilai Rp 100 milyar?
Tetapi, pertanyaan pentingnya, apakah tanpa kehadiran Antasari selaku Ketua KPK , Aulia akan bebas? Atau katakanlah, jika Antasari mengikuti arahan dari Cikeas yang disampaikan oleh Harytanoe, apakah Aulia lepas dari dijeratan hukum?
Jawabannya, tegas tidak! Tidak, karena sesuai UU-nya, kepemimpinan komisioner KPU bersifat kolektif kolegial. Jadi, tanpa Antasari yang menjabat sebagai Ketua KPK pun komisioner KPK masih dapat bekerja dalam menuntaskan kasus yang melibatkan besan SBY.
Oke, katakan saja pembunuhan Nasruddin tersebut sebagai pesan kepada pimpinan KPK lainnya untuk tidak melanjutkan pengusutan kasus korupsi yang melibatkan besan SBY.
Tetapi, faktanya, Aulia divonis 4 tahun 6 bulan penjara oleh Pengadilan Tipikor pada 17 Juni 2009. Keputusan hakim Tipikor atas besan SBY ini jatuh setelah Pileg 2009 yang digelar pada 9 April 2009 dan sebelum Pilpres 2009 yang jatuh pada 9 Juli 2009.
Artinya, pembunuhan atas Nasruddin tersebut bukan pesan kepada pimpinan KPK. Atau, pesan tersebut tidak ditangkap oleh 4 komisionaris KPK lainnya. Tetapi, apapun itu, vonis terhadap Aulia menunjukkan kalau KPK tetap melanjutkan proses hukum terhadap besan SBY tersebut.
Kasus korupsi dana YPPI ini sudah pada tahap yang sulit dihentikan lagi. Semua pejabat BI yang terkait kasus ini sudah ditahan. Maka proses hukum terhadap Aulia adalah konsekuensi dari pengusutan korupsi
