2. Upaya Pencegahan
Kebijakan ini juga dianggap sebagai upaya pencegahan. Dengan memberikan bantuan ekonomi, pemerintah berupaya mengurangi ketergantungan individu pada judi online sebagai sumber penghasilan. Bantuan tersebut diharapkan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan mencari pekerjaan yang lebih stabil.
3. Pendataan dan Pendampingan
Pemberian bansos kepada pelaku judi online juga dilihat sebagai kesempatan untuk melakukan pendataan dan pendampingan. Dengan mendata mereka yang terlibat dalam judi online, pemerintah dapat memberikan program rehabilitasi dan pelatihan kerja agar mereka dapat beralih ke aktivitas yang lebih produktif.
Tantangan dalam Pelaksanaan Kebijakan
1. Stigma Sosial
Salah satu tantangan terbesar adalah stigma sosial. Pelaku judi online sering kali dianggap negatif oleh masyarakat. Memberikan bansos kepada mereka dapat menimbulkan protes dan ketidakpuasan di kalangan masyarakat yang merasa bahwa bantuan seharusnya diberikan kepada mereka yang lebih "layak".
2. Penyalahgunaan Dana
Ada kekhawatiran bahwa dana bansos yang diberikan kepada pelaku judi online akan disalahgunakan untuk kegiatan perjudian. Tanpa pengawasan yang ketat, bantuan tersebut mungkin tidak mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu membantu individu keluar dari kebiasaan berjudi.
3. Pengawasan dan Evaluasi
Implementasi kebijakan ini memerlukan pengawasan dan evaluasi yang ketat. Pemerintah perlu memastikan bahwa dana bansos digunakan sesuai dengan tujuan dan memberikan dampak positif bagi penerima. Hal ini memerlukan sistem pengawasan yang transparan dan efisien.
