Kesadaran akan pentingnya melibatkan masyarakat adat dalam penanganan masalah tambang bukanlah hal baru. Keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan mengenai pengelolaan sumber daya alam telah diakui sebagai langkah strategis untuk mencegah konflik di masa mendatang. Dengan memahami adat dan tradisi Papua, pihak-pihak terkait dapat menemukan cara yang lebih efektif dalam mengelola kekayaan alam Raja Ampat tanpa mengabaikan hak-hak masyarakat lokal.
Selain itu, Bahlil juga menekankan perlunya komunikasi yang baik antara pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat. Ia menyatakan bahwa kementerian akan menjalin kerja sama dengan kepolisian dan lembaga hukum lainnya untuk memastikan penyelidikan terkait dugaan pidana tambang dapat dilakukan secara transparan dan adil. Dalam hal ini, aspirasi masyarakat akan menjadi fokus utama, sehingga mereka merasa terlibat dalam setiap langkah yang diambil.
Pencabutan izin tambang oleh pemerintah menunjukkan keseriusan dalam menanggapi aspirasi masyarakat dan perhatian terhadap dampak lingkungan. Keputusan ini diharapkan dapat menciptakan preseden baik bagi pengelolaan sumber daya alam di seluruh Indonesia, terutama di wilayah-wilayah yang kaya akan budaya dan tradisi seperti Papua.
Dalam pengawasan aktivitas pertambangan di Raja Ampat, kementerian akan terus memantau dan mengkaji setiap aspek, baik dari sisi hukum maupun sosial. Ini demi memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan tambang tidak merugikan masyarakat dan lingkungan. Dalam konteks ini, Bahlil mengungkapkan harapan agar perusahaan-perusahaan tambang dapat menjalin hubungan yang konstruktif dengan masyarakat, bukannya menjadi sumber konflik.
