Sebagai seorang anggota DPR yang berasal dari Fraksi Golkar, Sadikin juga menekankan bahwa pengaturan mengenai tunjangan perumahan ini harus lebih transparan dan akuntabel. Seharusnya ada pengawasan yang ketat terhadap penggunaan tunjangan perumahan oleh anggota DPR, serta pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut. Dalam menghadapi anggaran negara yang terbatas, lebih tepat apabila dana tersebut dialokasikan untuk kepentingan rakyat secara langsung, seperti peningkatan kesehatan, pendidikan, dan pembangunan infrastruktur.
Dalam konteks ini, rumah dinas merupakan pilihan yang lebih efisien. Dana yang seharusnya digunakan untuk tunjangan perumahan dapat dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Rumah dinas juga dapat menjamin keamanan, kebersihan, dan fasilitas dasar bagi para anggota DPR, tanpa melibatkan biaya yang terlalu besar. Lebih dari itu, dengan adanya rumah dinas, maka anggota DPR akan lebih terikat dengan daerah pemilihannya, sehingga dapat memahami langsung kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang mereka wakili.
Tidak dipungkiri bahwa ada juga pro kontra terkait keputusan ini. Sebagian anggota DPR berpendapat bahwa tunjangan perumahan memberikan mereka fleksibilitas dan kenyamanan yang lebih besar. Namun begitu, dalam situasi di mana keuangan negara sedang dalam tekanan, peninjauan ulang terhadap kebijakan tunjangan perumahan bagi anggota DPR merupakan langkah yang bijaksana.
