Anggota DPR dari Fraksi Golkar periode 2024-2029, Zulfikar Arse Sadikin, menyoroti isu kontroversial mengenai tunjangan perumahan bagi anggota DPR. Menurutnya, melihat dari sisi anggaran negara, tunjangan rumah untuk anggota DPR lebih boros bila dibandingkan dengan mendapat rumah dinas. Perdebatan ini membuka kembali diskusi tentang alokasi dana pemerintah untuk para wakil rakyat.
Konversi dari rumah dinas menjadi tunjangan perumahan telah menjadi topik yang hangat diperbincangkan dalam beberapa waktu terakhir. Menurut Zulfikar Arse Sadikin, pilihan ini seharusnya difikirkan secara seksama dari segi efisiensi dan kebutuhan riil anggota DPR. Meskipun tunjangan perumahan memberikan kebebasan bagi anggota DPR untuk memilih tempat tinggal sesuai keinginan mereka, belanja pemerintah untuk tunjangan perumahan jauh lebih besar daripada membangun atau menyewakan rumah dinas bagi para wakil rakyat.
Berdasarkan Zulfikar, setiap anggota DPR akan mendapat Rp703,8 juta untuk tunjangan perumahan. Saat ini, jumlah anggota DPR sebanyak 580 orang. Dengan begitu selama satu tahun, negara menghabiskan sebesar Rp408,2 miliar hanya untuk tunjangan perumahan.
