Amien menuturkan, bersama timnya nanti akan berlaku santun saat menemui Jokowi. Ia juga ingin beberapa pihak yang selama ini dianggap bertindak sewenang-wenang dalam proyek reklamasi bisa dibawa ke pengadilan. ”Masukan kami ke Jokowi kami ketik rapi, bahasanya santun, argumentatif, hentikan reklamasi. Saya punya usul, setelah (reklamasi, Red) dihentikan, yang melakukan 'abuse of power' dibawa ke pengadilan,” paparnya.
Jika pertemuan itu terwujud, Amien berharap Jokowi didampingi Menteri Koordinator Kemaritiman, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, serta Menteri Kelautan dan Perikanan agar bisa langsung membahasnya hingga tataran teknis.
Terkait ancaman kedaulatan negara atas reklamasi Teluk Jakarta, belum ada keterangan dari pihak TNI. Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Wuriyanto yang baru dipromosikan menjadi Pangdam IV/Diponegoro tak bisa dihubungi via telepon selular tadi malam. Sama halnya dengan Kapuspen TNI yang baru dipromosikan Brigjen TNI Mohamad Sabrar Fadhilah.
Sementara, mantan Ketua Tim Sinkronisasi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sudirman Said menanggapi pernyataan Presiden Jokowi yang mengaku tidak pernah menandatangani izin proyek reklamasi Teluk Jakarta itu benar terjadi saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Saat itu, Jokowi pernah mengeluarkan peraturan gubernur (Pergub) terkait reklamasi.
