"Kalau dilihat asal muasalnya sebetulnya kata-kata pulau itu muncul di pergub, sebelumnya tidak ada. Reklamasi tidak ada cerita membuat pulau. Pulau itu muncul di pergub pada 2012 diikuti dengan beberapa pergub yang sebetulnya diterbitkan oleh masanya Pak Jokowi," urainya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengaku tak pernah menerbitkan izin reklamasi di Teluk Jakarta. Penegasakan disampaikan Jokowi menjawab wartawan usai mengikuti acara di Bekasi, Jawa Barat, Rabu (1/11).
”Saya sampaikan, saya sebagai presiden tidak pernah mengeluarkan izin untuk reklamasi. Sebagai gubernur (saat masih menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta, Red), saya juga tidak pernah mengeluarkan izin untuk reklamasi,” tandasnya.
Terkait Pergub No 146/2014 tentang Pedoman Teknis Membangun dan Pelayanan Perizinan Prasarana Reklamasi Kawasan Strategis Pantura Jakarta yang menjadi polemik, Jokowi mengatakan bahwa pergub itu merupakan petunjuk untuk mengajukan perizinan.
”Kalau yang itu, pergub itu kan pergub yang acuan petunjuk dalam rangka kalau kamu minta izin, bukan reklamasinya. Kalau kamu minta izin, aturannya seperti apa? Bukan kamu saya beri izin, kamu saya beri izin reklamasi, bukan itu,” ujar dia.
Beberapa waktu lalu, Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan tidak ada alasan bagi pemerintah untuk menghentikan reklamasi Teluk Jakarta.
"Dari kami sudah selesai, tidak ada alasan untuk tidak diteruskan karena kajian-kajian teknisnya semua sudah dilakukan," ucap purnawirawan Jenderal TNI usai menghadiri acara di Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Jakarta, Rabu (18/10) lalu.
