Tampang.com | Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (Iluni FKUI) menyuarakan keprihatinan serius atas kebijakan kesehatan yang tengah diterapkan pemerintah, terutama yang berkaitan dengan implementasi Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023. Mereka menilai sejumlah kebijakan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) berpotensi merusak ekosistem pendidikan kedokteran dan menurunkan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
Ketua Umum Iluni FKUI, Dr. Wawan Mulyawan, dalam acara Salemba Bergerak: Mimbar Bebas Hari Kebangkitan Nasional di Gedung FKUI, Jakarta, Selasa (20/5/2025), menyampaikan bahwa jika perlu, Presiden Prabowo didorong untuk melakukan evaluasi bahkan mengganti pimpinan tertinggi dalam kebijakan kesehatan. Hal ini disebabkan oleh sejumlah kebijakan yang dianggap menyimpang dari semangat reformasi sistem kesehatan yang selama ini diharapkan.
Dalam deklarasi “Salemba Berseru” yang berlangsung beberapa hari sebelumnya, para guru besar FKUI menyoroti isu krusial, seperti pemilihan anggota kolegium dokter yang dinilai tidak transparan dan cenderung dikontrol oleh Kemenkes, padahal menurut aturan seharusnya dilakukan secara demokratis melalui voting. Kolegium sendiri adalah lembaga penting yang berfungsi menjaga standar pendidikan dan kompetensi dokter.
