Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, akhirnya buka suara soal kebijakan kontroversialnya yang mewajibkan pendidikan semi militer bagi anak-anak yang terindikasi bermasalah atau “nakal” di wilayahnya. Program ini dijadwalkan mulai diterapkan pada Mei 2025, dan akan melibatkan unsur TNI serta Polri dalam proses pembinaan.
"Sejak dulu kita selalu bicara soal geng motor dan kenakalan remaja, tapi tidak juga selesai. Hari ini, kita bersama para bupati dan wali kota sedang merumuskan langkah nyata," ujar Dedi saat ditemui di Gedung Pusdai, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin (28/4/2025).
Menurut Dedi, langkah ini diambil karena keresahan masyarakat terhadap maraknya aksi kriminal dan kekerasan yang melibatkan remaja di berbagai kota di Jawa Barat. Ia menegaskan bahwa program ini bukan bentuk hukuman, tetapi upaya pembinaan karakter agar generasi muda tidak terjerumus ke hal-hal negatif.
Dalam pelaksanaannya, anak-anak yang terjaring dalam program ini tetap akan terdaftar di sekolah formal. Mereka akan mengikuti pelajaran umum melalui sistem kelas khusus, namun disertai dengan pelatihan disiplin ala militer. "Mereka tetap belajar. Tapi, setelah jam pelajaran, mereka akan dibina secara fisik dan mental oleh instruktur dari TNI dan Polri," jelas Dedi.
