Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyatakan bahwa pendekatan yang digunakan dalam program ini bersifat persuasif. Program hanya akan dijalankan atas dasar persetujuan dari orangtua dan sekolah yang bersangkutan. “Kami tidak akan memaksa. Tapi kami ingin orangtua yang merasa anaknya sudah sulit dikendalikan, bisa memiliki solusi nyata,” katanya.
Tahap awal program wajib militer ini akan diterapkan di beberapa daerah, termasuk Kota Bandung, Bekasi, dan Cirebon. Pemprov Jawa Barat juga tengah membangun pusat pelatihan terpadu sebagai tempat pembinaan anak-anak tersebut.
Kebijakan ini pun menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Sebagian pihak menyambut baik sebagai bentuk solusi konkret atas maraknya kenakalan remaja. Namun, ada pula yang menilai pendekatan militeristik tidak cocok diterapkan pada anak-anak dan bisa menimbulkan trauma psikologis jika tidak diawasi dengan baik.
Menanggapi kritik tersebut, Dedi menegaskan bahwa semua kegiatan dalam program akan diawasi oleh tenaga ahli, termasuk psikolog anak. “Ini bukan pelatihan kekerasan. Justru sebaliknya, kami ingin menanamkan disiplin, tanggung jawab, dan rasa cinta tanah air,” tegasnya.
