Pemerintah diharapkan dapat melakukan langkah nyata dalam menanggapi tuntutan kenaikan gaji buruh ini. Upaya pemerintah dalam memastikan bahwa para buruh memiliki gaji yang sesuai dengan kebutuhan hidup layak adalah sebuah bentuk komitmen untuk menjaga keadilan sosial. Selain itu, kebijakan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan juga harus diimplementasikan.
Selain pemerintah, peran dari perusahaan-perusahaan tempat para buruh bekerja juga sangat penting dalam memastikan kesejahteraan para pekerjanya. Program-program kesejahteraan dan keadilan sosial di lingkungan kerja perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa para buruh mendapatkan gaji yang sesuai dengan kontribusi dan kebutuhan mereka.
Selain menuntut kenaikan gaji, hal lain yang perlu diperhatikan adalah penguatan hak-hak buruh dan perlindungan tenaga kerja. Hal ini meliputi perlindungan terhadap buruh yang bekerja di sektor informal dan perlindungan terhadap hak untuk berserikat dan mengorganisir diri dalam serikat pekerja.
Kondisi ini juga menjadi sebuah refleksi kebijakan ekonomi dan pembangunan yang ada. Pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan suatu negara. Kebijakan fiskal dan moneter, serta kebijakan pembangunan manusia, harus didesain untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.
Terkait dengan hal ini, data dan statistik tentang kondisi sosial dan ekonomi buruh di Jakarta sangat penting dalam mengevaluasi kebijakan yang ada. Evaluasi mengenai ketimpangan pendapatan, pengangguran, tingkat kesejahteraan, dan aspek sosial ekonomi lainnya bisa menjadi dasar untuk merumuskan kebijakan yang berpihak pada para buruh.
