Lebih lanjut, Menteri Hukum itu menyatakan bahwa penting untuk menciptakan kesadaran bersama mengenai tanggung jawab atas pembayarannya. Ia juga menyampaikan bahwa kritik yang diterima masyarakat tentang manajemen royalti merupakan dorongan bagi pemerintah untuk melakukan perbaikan ke arah yang lebih baik.
Supratman mengakui adanya kelalaian dalam pengawasan tata kelola royalti, namun sebagai sebuah institusi yang memiliki otoritas, Kementerian Hukum bersedia untuk mengambil tanggung jawab atas masalah ini. Ia meminta masyarakat untuk memberikan waktu kepada komisioner baru Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) yang baru saja dilantik pada awal Agustus, agar dapat menunjukkan prestasi dan kinerjanya.
“Komisioner yang saat ini menjabat terdiri dari berbagai kalangan yang paham mengenai isu royalti. Hal ini diharapkan bisa memberi perspektif yang luas dalam pengelolaan royalti,” ujarnya. Menurut Supratman, tantangan utama bagi komisioner baru ini adalah menyusun cara yang tepat untuk mengumpulkan dan mendistribusikan royalti secara adil.
Menteri Hukum juga memberikan jaminan terkait transparansi dalam penentuan tarif royalti. Ia menegaskan komitmennya untuk tidak menandatangani besaran atau jenis tarif yang diusulkan oleh LMKN jika tidak dilaksanakan dengan cara yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
