Hekal menjelaskan bahwa setiap perubahan dalam efisiensi anggaran dari kementerian dan lembaga akan dilaporkan kepada DPR. “Semua angka akan diperbaharui dan diajukan ke DPR untuk mendapatkan persetujuan,” jelasnya, menandaskan posisi Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dalam kasus ini.
Menurut Hekal, proporsi pemangkasan anggaran yang ditetapkan untuk masing-masing Kementerian dan Lembaga tentu akan mengalami perubahan dari target yang telah ditentukan sebelumnya, meskipun ia belum dapat memastikan secara detail apa-apa saja perubahan yang akan dilakukan. Ia menyatakan, “Kami harus menunggu proses penyusunan oleh Kementerian Keuangan agar informasi lebih akurat mengenai perubahan anggaran ini,” ujarnya.
Seiring dengan kebijakan pemerintah dalam melakukan efisiensi anggaran, Hekal juga menggarisbawahi bahwa penyesuaian direkomendasikan oleh kepala negara ini merespons kondisi dinamis yang muncul setelah instruksi penghematan diumumkan. “Banyak kekhawatiran terkait pelaksanaan program dan rencana kegiatan kementerian yang terancam tidak terlaksana, sehingga presiden memutuskan untuk meminta Kementerian Keuangan untuk melakukan rekonstruksi efisiensi ini,” tambahnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menerbitkan Surat Menteri Keuangan nomor S-37/MK.02/2025 pada tanggal 24 Oktober lalu, yang kemudian diikuti dengan disebarkannya tabel yang merinci target penghematan untuk masing-masing kementerian dan lembaga. Sejumlah menteri dari Kabinet Merah Putih telah menyatakan dampak dari penghematan anggaran di kementerian mereka. Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, melaporkan bahwa kementeriannya mengalami penghematan hingga 73 persen, dengan pengurangan anggaran dari Rp 110 triliun menjadi Rp 81 triliun. Sementara itu, Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa kementeriannya juga terpengaruh dengan pemangkasan anggaran hingga 52,5 persen.
