Korupsi adalah salah satu hambatan terbesar dalam sistem hukum yang adil. Pemerintah harus mengambil tindakan tegas untuk memerangi korupsi di semua tingkat sistem hukum. Ini termasuk penerapan kebijakan anti-korupsi yang ketat, peningkatan pengawasan internal, dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku korupsi. Dengan menghilangkan korupsi, sistem hukum akan menjadi lebih bersih dan dapat dipercaya oleh masyarakat.
7. Reformasi Undang-Undang dan Kebijakan
Reformasi hukum nasional juga memerlukan pembaruan undang-undang dan kebijakan yang sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Pemerintah harus melakukan tinjauan berkala terhadap undang-undang yang ada dan melakukan revisi atau pencabutan terhadap undang-undang yang sudah tidak relevan atau berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Selain itu, kebijakan-kebijakan baru yang mendorong akses keadilan dan perlindungan hak asasi manusia harus terus dikembangkan.
Reformasi hukum nasional adalah upaya yang kompleks dan memerlukan komitmen dari semua pihak, termasuk pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat. Dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, memperkuat lembaga hukum, mengurangi birokrasi, meningkatkan akses terhadap bantuan hukum, mengedukasi masyarakat, memerangi korupsi, dan mereformasi undang-undang, kita dapat menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan dapat diakses oleh semua. Pemerintah harus memimpin jalan dengan kebijakan yang tegas dan tindakan nyata untuk memastikan bahwa keadilan tidak hanya menjadi hak, tetapi juga kenyataan bagi setiap warga negara.
