Langkah-langkah konkrit sudah diambil dengan memanggil dan menghubungi beberapa ASN yang terlibat. Kusmana juga mengklaim mendapat tembusan dari Depdagri terkait dugaan tidak netralnya ASN. Pihaknya menegaskan bahwa sanksi bagi ASN yang terbukti tidak netral bukan hanya sekadar kode etik, melainkan sanksi yang nyata dan berat.
Dari sisi lain, netralitas ASN merupakan hal yang krusial dalam menyelenggarakan Pilkada. Keterlibatan ASN dalam politik dapat merusak netralitas dan integritas ASN, yang seharusnya menjadi pelayan publik yang objektif dan netral. Hal ini juga memicu pertanyaan tentang efektivitas pengawasan dan penegakan aturan terkait keterlibatan ASN dalam politik.
Selain itu, peran media sosial dalam menyebarkan informasi terkait netralitas ASN juga menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan. Persebaran informasi yang tidak akurat atau tidak jelas dapat menimbulkan ketidakpastian dan keraguan di masyarakat terkait netralitas ASN. Oleh karena itu, penyampaian informasi terkait netralitas ASN harus dilakukan dengan hati-hati dan didasarkan pada bukti yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
