Lebih lanjut, Prabowo mengambil sikap tegas terhadap model ekonomi baik kapitalis maupun sosialis. Ia berpendapat bahwa sosialis murni tidak efektif karena menimbulkan ketergantungan pada pemerintah, sedangkan kapitalisme murni seringkali berakhir pada ketimpangan yang mencolok, di mana hanya sebagian kecil orang yang meraup keuntungan dari sistem tersebut. "Kapitalisme yang tanpa batas hanya akan membuat segelintir orang menikmati hasil, sementara mayoritas terpinggirkan," ungkap Prabowo.
Berdasarkan pandangannya, diperlukan pendekatan jalan tengah yang dapat menggabungkan kekuatan inovasi dan kreativitas yang ada dalam sistem kapitalisme dengan intervensi yang lebih kuat dari pemerintah. "Kita membutuhkan semua potensi yang ada dalam kapitalisme seperti kreativitas dan inisiatif. Namun, intervensi pemerintah juga sangat penting untuk melindungi yang lemah dan mengatasi masalah kemiskinan," tuturnya.
Prabowo juga menyoroti adanya perubahan signifikan dalam data kemiskinan Indonesia. Dalam perkembangan terbaru, Bank Dunia telah memperbarui metode perhitungan kemiskinan global yang mulai berlaku sejak Juni 2025, mengadopsi purchasing power parities (PPP) 2021 yang menggantikan standar sebelumnya pada 2017. Perubahan ini membawa dampak besar terhadap angka kemiskinan di Indonesia.
