Kritik dari Serikat Pekerja dan Ekonom
Serikat buruh menyuarakan penolakan terhadap potongan wajib tersebut. Mereka menilai kebijakan ini seolah memaksakan kontribusi dari pekerja tanpa melihat kemampuan finansial masing-masing individu.
“Potong gaji di tengah kondisi sulit seperti ini sama saja menambah beban hidup. Banyak pekerja bahkan belum bisa memenuhi kebutuhan dasar mereka,” kata salah satu perwakilan serikat pekerja.
Sementara itu, pengamat ekonomi menyarankan pemerintah agar meninjau ulang skema Tapera agar lebih fleksibel dan berbasis kesukarelaan, terutama bagi pekerja sektor informal atau bergaji rendah.
Transparansi dan Jaminan Manfaat Jadi Tuntutan
Pemerintah diminta untuk membuka informasi selengkap-lengkapnya soal mekanisme penggunaan dana Tapera, termasuk siapa yang berhak menerima manfaat, kapan rumah akan diberikan, dan bagaimana perhitungannya.
