Penarikan dana dari bank syariah terbesar di Indonesia itu untuk menindaklanjuti pertemuan pada 26 Mei 2024 di Yogyakarta mengenai konsolidasi keuangan di lingkungan Aman Usaha Muhammadiyah (AUM). Selain menarik dana persyarikatan, Muhammadiyah juga memerintahkan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan (DITLITBANG) PP Muhammadiyah juga mengeluarkan surat yang ditujukan kepada para Rektor, Ketua, dan Direktur Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah (PTMA).
Namun, perintah ini juga menimbulkan polemik di kalangan masyarakat. Beberapa pihak berpendapat bahwa keputusan ini dapat berdampak negatif terhadap stabilitas industri perbankan, termasuk BSI. Dengan penarikan dana yang besar, BSI bisa mengalami tekanan likuiditas yang merugikan. Selain itu, beberapa anggota komunitas BSI mungkin merasa keputusan ini bertentangan dengan kepentingan mereka sendiri, terutama jika mereka telah memiliki keterikatan emosional atau historis dengan BSI.
Terkait dengan hal ini, dalam surat tersebut, Majelis meminta agar laporan konsolidasi dana disampaikan paling lambat pada 10 Juni 2024 melalui surat elektronik. Surat itu, ditandatangani petinggi PP Muhammadiyah, Prof. Dr. Bambang Setiaji, dan Prof. Ahmad Muttaqin, dengan tembusan kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah dan 'Aisyiyah di Yogyakarta, dan Jakarta.
Hal penting lainnya yang perlu dipertimbangkan adalah perlindungan dana nasabah. Proses penarikan dana yang besar harus dilakukan secara hati-hati dan teratur untuk memastikan bahwa kepentingan nasabah terselamatkan. Selain itu, upaya dalam memperkuat industri perbankan syariah harus disertai dengan kewaspadaan terhadap risiko-risiko keuangan yang mungkin timbul akibat perubahan dalam alokasi dana.
