Namun, perintah ini juga menimbulkan polemik di kalangan masyarakat. Beberapa pihak berpendapat bahwa keputusan ini dapat berdampak negatif terhadap stabilitas industri perbankan, termasuk BSI. Dengan penarikan dana yang besar, BSI bisa mengalami tekanan likuiditas yang merugikan. Selain itu, beberapa anggota komunitas BSI mungkin merasa keputusan ini bertentangan dengan kepentingan mereka sendiri, terutama jika mereka telah memiliki keterikatan emosional atau historis dengan BSI.
Terkait dengan hal ini, dalam surat tersebut, Majelis meminta agar laporan konsolidasi dana disampaikan paling lambat pada 10 Juni 2024 melalui surat elektronik. Surat itu, ditandatangani petinggi PP Muhammadiyah, Prof. Dr. Bambang Setiaji, dan Prof. Ahmad Muttaqin, dengan tembusan kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah dan 'Aisyiyah di Yogyakarta, dan Jakarta.
Hal penting lainnya yang perlu dipertimbangkan adalah perlindungan dana nasabah. Proses penarikan dana yang besar harus dilakukan secara hati-hati dan teratur untuk memastikan bahwa kepentingan nasabah terselamatkan. Selain itu, upaya dalam memperkuat industri perbankan syariah harus disertai dengan kewaspadaan terhadap risiko-risiko keuangan yang mungkin timbul akibat perubahan dalam alokasi dana.
Perintah petinggi Muhammadiyah untuk menarik seluruh dana di BSI dan menyimpannya di bank syariah lain adalah suatu keputusan yang mencerminkan komitmen terhadap prinsip syariah dalam menjalankan aktivitas keuangan. Namun, hal ini juga menimbulkan berbagai konsekuensi dan pertimbangan yang perlu diperhatikan dalam konteks industri perbankan dan keuangan pada umumnya.
