Menurut Muhadjir, judi online tidak hanya dilakukan oleh masyarakat tingkat ekonomi rendah, tetapi juga menjangkau golongan intelektual. Oleh karena itu, ia mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk menghindari aktivitas perjudian online. "Tidak hanya segmen masyarakat tertentu misalnya masyarakat bawah saja, tetapi juga masyarakat atas banyak yang terjerumus, termasuk kalangan intelektual dan perguruan tinggi," ujarnya. Hal ini menunjukkan bahwa masalah perjudian online berkaitan dengan beragam lapisan masyarakat, bukan hanya terbatas pada kelompok sosial tertentu.
Presiden Joko Widodo juga memberikan perhatian khusus terhadap kasus judi online yang berujung pada tindak kekerasan. Beliau meminta kepada seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama menghentikan maraknya aktivitas judi online di masyarakat. Sebagai langkah konkret, Presiden Jokowi berencana untuk menunjuk Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto sebagai pimpinan Satgas Pemberantasan Judi Online.
Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menjelaskan bahwa penunjukan ini akan dilakukan melalui keputusan presiden yang rencananya akan segera diumumkan kepada publik. "Sebelum ke sini saya sudah paraf. Ketuanya Pak Menko Polhukam, wakilnya Pak Menko PMK," kata Budi Arie Setiadi dalam jumpa pers di Istana Kepresidenan Jakarta. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menindaklanjuti permasalahan judi online di Indonesia dengan membentuk Satgas Pemberantasan Judi Online yang dipimpin oleh Menko Polhukam.
